Kategori
Teknologi

Koalisi Desak KLHK Tetapkan Monyet Ekor Panjang dan Beruk Sebagai Satwa Dilindungi

Obat Sakit Tipes Mujarab, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Primata Indonesia yang jatuh pada 30 Januari 2024, Koalisi Pemberantasan Primata bersama masyarakat sipil mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil tindakan serius untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan serta menghentikan perburuan dan perdagangan. melindungi jangka panjang. monyet ekor (Macaca fascicularis) dan kera (Macaca nemestrina) di Indonesia.

Mereka menggelar aksi damai teatrikal di depan gedung KLHK. Sebanyak 15 aktivis dan relawan terlihat berdiri sambil memegang papan bergambar kera yang dianiaya dengan tulisan “KLHK, kenapa tutup mata?” dan memuat persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Aktivis lainnya, terlihat memegang spanduk bertuliskan “Tetapkan monyet sebagai hewan yang dilindungi”, mengenakan masker dan syal hitam bergambar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Norvia Bacher.

Ia tidak hanya memajang poster dan tanda permintaan, namun seniman pantomim Wangji Hood juga menampilkan pertunjukan teatrikal. Kegiatan ini bercerita tentang perjuangan induk kera menyelamatkan anaknya yang ditangkap manusia. Semoga saja mereka tidak lagi membeli dan menjual monyet untuk perlindungan.

Angelina Pan, juru bicara Fight Back Primates Coalition dan pendiri Animal Friends Jogja (AFJ), mengatakan: “Sejak Maret 2022, Daftar Merah Spesies Terancam Punah dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (Daftar Merah IUCN) telah memasukkan kedua spesies ini ke dalam daftar merah spesies yang terancam punah. kategori terancam punah”.

Ia juga menyatakan, kondisi monyet dan kera ekor panjang saat ini semakin mengkhawatirkan. “Meski sudah dua tahun IUCN menaikkan status kedua spesies satwa ini dari rentan menjadi terancam punah, namun pemerintah nampaknya menutup mata terhadap berbagai tindakan eksploitasi yang terus terjadi terhadap kedua spesies primata ini. peranan penting dalam kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Selasa, 30 Januari 2024.

Sebelum aksi pada Minggu 28 Januari 2024, aktivis dan relawan Koalisi Fight Back Primates juga menggelar aksi damai dalam rangka Car Free Day (CFD) di Bundaran HI Jakarta. Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada warga ibu kota tentang eksploitasi monyet di Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengambil tindakan untuk melindungi kedua spesies tersebut.

Di depan pintu gerbang KLHK, usai hujan, lima perwakilan koalisi primata maju untuk bertarung dan bertemu dengan perwakilan KLHK untuk menyampaikan langsung tuntutan koalisi. Perwakilan dari Koalisi Primata untuk Melawan Kembali diterima oleh Kantor Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Departemen Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Koordinator Garda Animalia Satria yang tergabung dalam koalisi mengatakan, paradigma monyet ekor panjang hanya fokus pada eksploitasi. “Sampai saat ini perdagangan dan eksploitasi kera sering diabaikan, padahal kegiatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa dan pemulihan (rehabilitasi) membutuhkan biaya yang cukup besar.”

Monyet seringkali hanya dipandang sebagai sumber masalah karena asumsi populasinya yang berlebihan, sehingga menangkap mereka sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Tak sampai disitu saja, monyet kerap dicap sebagai hama lahan pertanian di habitatnya. “Tentu saja pemerintah perlu memikirkan opsi mitigasi lainnya, munculnya ‘konflik’ secara menyeluruh perlu dikaji, termasuk fragmentasi habitat,” ujarnya.

Piolita Brandini, perwakilan organisasi Animals Don’t Speak Human, menyatakan kegiatan penyelamatan dan rehabilitasi tidak ada gunanya jika di kemudian hari monyet masih diburu untuk diperdagangkan dan dieksploitasi karena tidak ada perlindungan hukum.

Menurut beberapa laporan, dampak dari praktik jual beli yang ekstensif terhadap kedua spesies ini menyebabkan beberapa kali perlakuan penyiksaan terhadap monyet dan kera. Selain itu, praktik tersebut juga berdampak negatif terhadap populasi kedua jenis hewan tersebut di alam liar. “Munculnya komunitas pemelihara monyet juga berkontribusi pada peningkatan jumlah pemburu di alam liar,” kata Fiolita Brandini.

Ancaman zoonosis merupakan hal yang patut menjadi perhatian utama, karena perdagangan monyet penjaga dapat menyebarkan banyak penyakit yang mengancam kesehatan manusia, tambahnya.

Perwakilan masyarakat sipil Ayot, yang juga hadir dalam audiensi, mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak psikologis terhadap anak-anak jika mereka melihat berbagai tindakan pelecehan terhadap monyet dan kera di media sosial.

Nasib monyet dan kera ekor panjang saat ini kurang mendapat perhatian karena sering kali pelaku kejahatan bisa lolos begitu saja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini hanya dapat diterapkan apabila satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu, sudah selayaknya monyet dan kera ekor panjang ditetapkan sebagai satwa liar yang dilindungi.

Selalu update informasi terbaru. Dengarkan berita Obat Sakit Tipes Mujarab dan berita pilihan di saluran Telegram “Obat Sakit Tipes Mujarab Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram.

Terdapat 35 TPA yang akan terbakar sepanjang tahun 2023. Baca selengkapnya

Surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang sampah pemilu ini pertama kali diterbitkan di Indonesia. Baca selengkapnya

Terakhir, BRIN memberikan informasi resmi kepada peneliti mengenai sanksi pelanggaran etika massal. Baca selengkapnya

Sanksi dijatuhkan kepada 120 peneliti dan satu lagi direktur pusat penelitian BRIN karena pemotongan kompensasi kinerja. Baca selengkapnya

Data terakhir KLHK yang tidak disebutkan dalam pembicaraan Wapres menunjukkan pada tahun 2023 luas karhutla mencapai 1,16 juta hektar. Di manakah lokasi kebakaran terbesar? Baca selengkapnya

Haru Body mengklaim telah berhasil menanam lebih dari satu juta tanaman dan pohon bakau lainnya. Baca selengkapnya

Mahfud Md menegaskan, dalam satu dekade terakhir, sebanyak 12,5 juta hektar hutan telah ditebang atau dibuka. Baca selengkapnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama meningkatkan kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim global. Baca selengkapnya

KontraS meminta Pengadilan Negeri Cibinong membatalkan gugatan perusahaan pembakaran hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo. Baca selengkapnya

Kementerian LHK kembali menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dengan menyelenggarakan acara Tanara Cleanup di Kecamatan Tanara, Kabupaten Sereng, Provinsi Banten pada 14 Januari 2024. Baca selengkapnya